Proposal BOSDA 2015

KKMA Sangkapura -Sehubungan dana BOSDA 2014 telah cair, dimohon kepada seluruh Bendahara Madrasah Aliyah se-KKMA Sangkapura untuk segera membuat LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) BOSDA 2014, Format laporannya sama seperti pelaporan BOSDA tahun 2013.

LPJ BOSDA 2014 disetor ke KKMA Sangkapura, selambat-lambatnya pada hari Senin tanggal 24 November 2014.

Selanjutnya segera dibuat PROPOSAL BOSDA Tahun Anggaran 2015, tata cara pembuatannya silahkan didownload KLIK DI SINI

Terimakasih
Lebak, 18  Nopember 2014
Admin KKMA Sangkapura

Read More

Semua Tentang PKG 2014

Menindak lanjuti surat edara Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjamin Mutu Pendidikan (BPSDMPKPMP) nomor 21012/J/LL/2014 tanggal 3 September Prihal Pelaksanaan Penilaian Kinerja Guru (PKG) tahun 2014, maka kami mencoba mengunggah beberapa File sebagai Refrensi mengerjakan PKG tahun 2014 ini, diantaranya

Berikut Saya uploadkan format angket PKG guru 2014 secara offline. Silakan di print out kemudian bagikan kepada guru-guru/PTK lalu kepala Sekolah mengisinya secara online di padamu.siap.web.id

Silakan unduh di link ini format angket PKG guru 2014 di padamu negeri.
Untuk blangko instrumen angket pkg guru BK bisa diambil di link ini
SK Tim Penilai PKG 2014 bisa di unduh di link ini
lembar catatan fakta unduh di link ini 
Buku panduan dan pedoman PKG unduh di sini  

Berikut Contohnya:
1. Contoh SK Tim Penilaian Kinerja Guru
2. Contoh Pengisian Instrumen 1-14
3. Contoh Pengisian Lembar Catatan Fakta 1, 2, dan 3
Anda juga dapat mendownload Contoh Lembar catatan FAKTA klik disini
Semoga bisa mengurangi sedikit permasalahan yang belum dimengerti, selamat mengerjakan.

Read More

Cara Isi Nilai PKG 2014 Secara Online

Fiture baru Penilaian Kinerja Guru/PKG Padamu Negeri telah rilis pada tahun 2014 ini guna keaktifan plus penilaian Kepala Sekolah akan kinerja Guru-Gurunya menjadi syarat Mutlak bagi setiap PTK/Guru dalam PKG untuk diinput/diisi penilaian kinerjanya, hal ini memang baru karena sistem ini akan secara langsung terinclude pada angka kredit seorang Guru untuk bisa naik pangkat dengan kriteria dan standar yang tentunya sudah ditetapkan seperti baca Panduan Penilaian Kinerja Guru
Padamu Negeri sendiri menetapkan prasyarat ini sebagai keaktifan bagi Kepala Sekolah untuk melakukan Pula penilaian terhadap Guru-guru nya dalam wadah akun PTK pada Guru masing-masing terutama bagi Guru Pegawai negeri sipil/ASN punya peran vital yang tak bisa diacuhkan.

Berbeda Pada Contoh Perhitungan PK Guru yang kami telah bahas sebelumnya, fiture padamu negeri ini secara online kita input/isi nilai penilian kinerjanya dengan langkah sebagai berikut:
Dengan Syarat Pengisian Penilaian Kinerja Guru sebagai berikut:

1. PTK atau Guru telah menyelesaikan tahap Eds nya, serta terdata aktif pada saat ini lewat fiture kartu identitas PTK yang telah dicetak
2. Guru/PTK harus sudah mengupdate portofolio PTK bagian Riwayat Mengajar di Semester 1 TP 2014/2015 form s12a, sudah diajukan ke Dinas Pendidikan Kota/Kab dan disetujui (menerima S13)
3. Pelajari Alur Penilian Kinerja Guru baca disini

Jika sudah maka lanjutkan Khusus akun Kepala Sekolah Pertama masuk ke web padamu negeri yang beralamat disini http://padamu.siap.web.id/
Pilih Login PTK

Setelah Berhasil Login pilih padamu ptk

Lihat pada menu samping kiri maka akan kita dapati Fiture PKG klik maka muncul tampilan berikut:

 

Isikan form Penilaian kinerja Guru dengan klik mulai Menilai pada Guru yang akan dinilai dengan isian sebagai Berikut:

  Isikan dengan Lengkap sesuai kenyataan akan kinerja yang secara objektif terjadi disekolah, form ini seyogyanya adalah Kepala sekolah yang bersangkutan yang wajib melakukan penilaian akan gurunya, Guna Memudahkan berikut link download Form PKG Klik link dibawah ini

Download Formulir Isian Penilaian Kinerja Guru/PKG

Setelah selesai klik cetak dan tanda tangani yang berkompeten harus bertanda tangan kepala Sekolah dan Guru Penilai serta guru yang dinilai agar syarat Ceklist hijaunya meningkat sebagai syarat kelengkapan, scan berformat JPG/JPEG ukuran maksimal 1 MB dan beserta lembaran rekapnya, uploadkan kembali

Dan Selanjutnya Upload Juga Lembar Catatan Fakta 3 halaman, bagi belum punya Form silahkan Download Lembar catatan Fakta

Sesuai dengan alur maka pengesahan untuk ceklist hijau terakhir akan  kembali ajuan pada admin dinas pendidikan kab/kota, hingga tampilan seperti berikut:

Read more:

Read More

Data EMIS Semester Ganjil TP. 2014/2015

Mohon teman-teman operator (Tata Usaha) se KKMA Sangkapura, segera menyelesaikan tugas isian data EMIS Semester Ganjil TP. 2014/2015 sebagai berikut:
- FORM Pemutakhiran DAT EMIS  =>> download DISINI
- Aplikasi Validasi (DESKTOP) tingkat MA =>> download di link berikut:

Aplikasi yang | 32 bit | dan | 64 bit | Update Database per 05 November 2014

MOHON CEK ULANG NISN SISWA PADA SITUS NISN SEBELUM DI ENTRY KE FORM EMIS. JIKA NISN TIDAK VALID/TIDAK DITEMUKAN/ATAS NAMA ORANG LAIN MAKA SISWA TERSEBUT DIANGGAP BELUM MEMILIKI NISN, MAKA PADA FORM EMIS KOLOM NISN DIKOSONGI UNTUK MENDAPATKAN NISN BARU.

SILAHKAN CEK NISN DISINI!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
SELANJUTNYA!

Diberitahukan kepada seluruh lembaga se KKMA Sangkapura untuk segera Upload Online backup data EMIS di alamat http://emispendis.kemenag.go.id/emis2014/emis_ng/ 

dilakukan secara berkala sesuai jadwal pengisian data online 

dengan terlebih dahulu mempelajari Petunjuk Online EMIS Manual – Lembaga,  

SETELAH DIREGISTER oleh Operator EMIS Pendma Kab/Kota melalui Aplikasi EMIS Online Kab/Kota, dan kami berharap data EMIS RA/Madrasah Propinsi Jawa Timur dapat masuk server pusat 100 % baik itu Data Lembaga, PTK dan Siswa karena semua itu berkaitan dengan Anggaran dan Bantuan (BOS, BSM, TPG, Sarpras dll), terima kasih.

NB :
- Bagi Madrasah yang sudah diregister Operator EMIS Kab/Kota baru bisa Upload Online
- Mengingat Jadwal hanya 5 Hari, diharapkan 100 % data masuk.
- Segera diganti Password demi keamanan data Madrasah (Baca di Petunjuknya)

Untuk Lembaga se KKMA Sangkapura, sementara belum  diregister Operator EMIS Kab. Gresik.

Jadi saat ini diharapkan segera menyelesaikan BACKUP EMIS semester ganjil 2014 melalui APLIKASI DEKSTOP yang telah disediakan.

19 Oktober 2014
Terimakasih
Admin KKMA Sangkapura.

Read More

Kegiatan Pembinaan Oleh Penma Kab Gresik

Mohon Hadir Kepada Yth. Kepala MA se KKMA Sangkapura dan Tambak
dalam rangka PEMBINAAN oleh PENMA kab. Gresik
Nanti pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2014
di AULA - MA - MTs Hasan Jufri

BERIKUT UNDANGAN & RENCANA KEGIATANNYA

Read More

10 Tahun Kepemimpinan SBY dalam Bidang Pendidikan

Jika tidak ada aral melintang, besok tanggal 20 Oktober 2014 MPR-RI akan melaksanakan sidang paripuna guna melantik Jokowi dan Jusuf Kalla sebagai Presiden dan Wakil Presiden untuk masa Periode 2014-2019. Dengan dilantiknya Jokowi sebagai Presiden ke-7 di republik ini, maka masa kepemimpinan SBY pun dengan sendirinya secara resmi dinyatakan berakhir.

Pertanyaan yang menarik untuk dibicarakan di sini adalah: “Apa yang telah dilakukan SBY selama 10 tahun dalam bidang pendidikan?”

Seperti dimaklumi, SBY telah menjabat sebagai Presiden RI selama 2 periode berdasarkan hasil Pemilihan Presiden secara langsung. Pada masa kepemimpinan periode pertama tahun 2004-2009, SBY memberi label struktur kabinetnya dengan sebutan Kabinet Indonesia Bersatu I dan mengangkat Bambang Sudibyo sebagai Menteri Pendidikan Nasional. Selanjutnya, memasuki masa kepemimpinan periode kedua tahun 2009-2014, SBY mengusung Kabinet Indonesia Bersatu II dan mengangkat Muhammad Nuh sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Selama 2 periode menjabat sebagai Presiden dan dibantu oleh 2 (dua) nama menteri pendidikan yang berbeda, tentu banyak hal yang telah dilakukan SBY untuk dunia pendidikan kita. Berikut ini disajikan 6 (enam) catatan penting saya terkait dengan kebijakan pendidikan nasional selama 10 tahun kepemimpinan SBY (tahun 2004-2014), baik yang dikemas dalam bentuk peraturan setingkat Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, atau peraturan lain di bawahnya. Keenam kebijakan pendidikan tersebut adalah:

1. Profesionalisasi Jabatan Guru

Pada masa periode pertama, DPR – RI telah mengesahkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Untuk menindaklanjutinya, SBY mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008. Kedua regulasi ini bisa dipandang sebagai momen bersejarah bagi perjalanan pendidikan di Indonesia, khususnya dalam merubah wajah profesi guru di Indonesia. Guru tidak lagi dipandang sebagai jabatan yang asal jadi dan asal comot, tetapi kepadanya harus tersedia kualifikasi dan kompetensi yang memadai guna melaksanakan proses pembelajaran yang mendidik. Guru pun berbondong-bondong melanjutkan studi hingga jenjang  S1/D4, baik yang dibiayai pemerintah maupun secara sukarela.

2. Penerapan Kurikulum Berbasis Kompetensi dan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan.

Selama 10 tahun menjabat sebagai Presiden, kita mencatat 3 perkembangan kurikulum di Indonesia. Pada tahun 2004 lahir gagasan Kurikulum Berbasis Kompetensi yang kemudian dikukuhkan melalui Kurikulum 2006 tentang KTSP. Pada tahun pelajaran 2013-2014 mulai diberlakukan Kurikulum 2013 secara terbatas dan memasuki tahun pelajaran 2014-2015, diberlakukan secara menyeluruh di setiap jenjang satuan pendidikan dasar dan menengah. Berkaitan dengan kebijakan kurikulum 2013 ini, ada sedikit yang mengganjal pemikiran saya. Dalam pemahaman saya, kebijakan kurikulum adalah kebijakan yang sangat strategis, melibatkan banyak orang, biaya dan sumber daya lainnya. Secara konseptual saya sama sekali tidak meragukan akan kehadiran Kurikulum 2013 ini, tetapi mengapa Kurikulum 2013 harus lahir justru ketika di akhir masa jabatan?

3. Standarisasi Pendidikan Indonesia

Pada tanggal 16 Mei 2005, SBY mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Peraturan Pemerintah ini juga bisa dipandang sebagai tonggak penting dalam rangka menata dan menjamin mutu pendidikan nasional, yang didalamnya mencakup 8 standar pendidikan. Berangkat dari Peraturan inilah upaya pergerakan mutu pendidikan di Indonesia dijalankan dan sekolah-sekolah pun menyusun anggaran dan menyelenggarakan pendidikan dengan mengacu kepada upaya pemenuhan 8 standar pendidikan ini.

4. Pemenuhan Anggaran Pendidikan 20% dalam APBN.

Memenuhi amanat UU No UU 20/2003 dan Putusan MK Nomor 13/PUU-VI/2008, Dimulai pada APBN 2009, Pemerintah SBY menganggarkan anggaran pendidikan sebesar 20% dari total anggaran. Pemenuhan amanat konstitusi yang satu ini tentu merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Pendidikan memang tidak bisa dilepaskan dari persoalan dana dan biaya. Dengan anggaran yang memadai diharapkan bisa berkorelasi dengan mutu pendidikan, serta tidak terlalu banyak membebani masyarakat. Dari sini, lahir kebijakan BOS Pendidikan, Program Bidikmisi dan berbagai bantuan pendanaan dan finansial lainnya, baik yang ditujukan kepada orang-perorang maupun institusi pendidikan.

5. Penataan pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan

Setelah PP No. 17 tahun 2010 mendapat penolakan dari Mahkamah Konstitusi, pemerintah selanjutnya menerbitkan kembali PP No. 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Peraturan ini memberikan rambu-rambu bagaimana seharusnya pendidikan dikelola dan diselenggarakan, khususnya pada tingkat satuan pendidikan. Penerapan konsep Manajemen Mutu Pendidikan Berbasis Sekolah menjadi sebuah keniscayaan dalam era sekarang ini. Kendati demikian, harus diakui dalam implementasinya masih perlu terus ditingkatkan terutama berkaitan dengan upaya penguatan kemampuan manajerial dan leadership para kepala sekolah di setiap satuan pendidikan.

6. Peningkatan Kesejahteran Guru

Dengan lahirnya PP No. 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor, maka kepastian hukum tentang pemberian tunjangan profesi bagi guru menjadi jelas, yang pada waktu itu sempat beredar isu bahwa pemberian tunjangan profesi akan  dihentikan.

Walaupun belakangan ini juga sempat muncul lagi berbagai pertanyaan di kalangan guru tentang nasib dan keberadaan tunjangan profesi ini,  dikaitkan  dengan UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Di antara berbagai kebijakan pendidikan yang dikeluarkan selama pemerintahan SBY, barangkali kebijakan yang disebut terakhir inilah yang paling diharapkan dan ditunggu-tunggu oleh para guru di Indonesia.

==========

Begitulah catatan penting saya, terkait dengan kebijakan pendidikan pada masa pemerintahan SBY dalam kurun waktu 10 tahun. Terlepas dari kekurangan dan kelebihan yang ada, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan  terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat Pak SBY,  atas dedikasi Bapak terhadap dunia pendidikan kita selama ini. Semoga Bapak dan Keluarga senantiasa diberi kesehatan dan perlindungan oleh Allah SWT.

Selanjutnya, memasuki babak baru di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi mendatang, saya berharap selain dapat memenuhi visi, misi dan janjinya dalam bidang pendidikan, sebagaimana telah disampaikannya pada masa kampanye, hal-hal positif yang telah dibangun semasa pemerintahan SBY kiranya bisa terus dilanjutkan dan ditingkatkan.

Kepada yang terhormat Pak Jokowi, saya pun ingin menyampaikan ucapan selamat bertugas dan berjuang untuk Indonesia dan pendidikan Indonesia. Rakyat menunggu langkah besar Bapak dalam dunia pendidikan kita. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi dan meridhoi setiap gerak langkah Bapak dalam mengayuh perjalanan negeri yang besar ini.

sumber => klik here

Read More

Regulasi Pendidikan Di Indonesia

Silahkan download beberapa peraturan pendidikan di Indonesia, klik tautan di bawah ini, sesuai pilihan Anda!

No.	UU, Peraturan dan Keputusan	Unduh
UNDANG-UNDANG
1	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen	Unduh
2	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional	Unduh
PERATURAN PEMERINTAH
1	Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan PP No. 19 Thn 2005 tentang SNP	Unduh
2	Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013 Tentang Daftar Gaji Pokok PNS	Unduh
3	Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri	Unduh
4	Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan	Unduh
5	Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru	Unduh
6	Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan	Unduh
PERATURAN DAN KEPUTUSAN MENAG
1	PMA Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Kepala Madrasah	Unduh
2	PMA Nomor 912 Tahun 2013 Tentang Kurikulum Madrasah 2013 Mata Pelajaran PAI dan B. Arab	Unduh
3	PMA Nomor 90 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah	Unduh
4	PMA Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Disiplin Kehadiran PNS dilingkungan Kemenag	Unduh
5	KMA Nomor 175 Tahun 2010 Tentang Ijin Belajar	Unduh
6	PMA Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Perubahan Departemen menjadi Kementerian	Unduh
7	KMA Nomor 9 Tahun 2007 Tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan	Unduh
8	PMA Nomor 493 Tahun 2003 Tentang Pembuatan DP3	Unduh
PERMENDIKBUD
1	Permendikbud Nomor 54 tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan	Unduh
2	Permendikbud Nomor 65 tahun 2013 tentang Standar Proses	Unduh
3	Permendikbud Nomor 66 tahun 2013 tentang Standar Penilaian	Unduh
4	Permendikbud Nomor 67 tahun 2013 tentang KD dan Struktur Kurikulum SD-MI	Unduh
5	Permendikbud Nomor 68 tahun 2013 tentang KD dan Struktur Kurikulum SMP-MTs	Unduh
6	Permendikbud Nomor 69 tahun 2013 tentang KD dan Struktur Kurikulum SMA-MA	Unduh
7	Permendikbud Nomor 70 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum SMK-MAK	Unduh
8	Permendikbud Nomor 71 tahun 2013 tentang Buku Teks Pelajaran	Unduh
9	Permendikbud Nomor 64 tahun 2013 tentang Standar Isi	Unduh
10	Permendiknas Nomor 69 Tahun 2009 Tentang Standar Pembiayaan	Unduh
11	Permendiknas RI Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan	Unduh
12	Permendiknas RI Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Standar Tenaga Laboratorium Sekolah/Madrasah	Unduh
13	Permendiknas RI Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Standar Tenaga Perpustakaan Sekolah/ Madrasah	Unduh
14	Permendiknas RI Nomor 24 Tahun 2008 Tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah/ Madrasah	Unduh
15	Permendiknas RI No. 41 Tahun 2007 Tentang Standar Proses	Unduh
16	Permendiknas Nomor 24 Tahuan 2007 Tentang Standar Sarana dan Prasarana Sekolah	Unduh
17	Permendiknas Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Standar Penilaian	Unduh
18	Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan	Unduh
19	Permendiknas RI Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru	Unduh
20	Permendiknas RI Nomor 13 th 2007 Tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah	Unduh
21	Permendiknas No. 23 Tahun 2006 Tentang Standar Kompetensi Lulusan	Unduh
22	Permendiknas RI Nomor. 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi	Unduh
Sumber =>> klik here

Read More